Hai, Selamat Datang di Dunianews.Net | Home | About | Redaksi | Advertiser | Indeks | Login
Situs Berita Masa Kini, Digital News & Entertainment
Loading...
HEADLINE

90 Kursi Emas Disiapkan untuk Raja Salman dan Rombongan

Ditulis Oleh: Dunia News | Tuesday, February 28, 2017 | 4:05 PM | Dibaca : 1200 Kali

JAKARTA - Sebanyak 90 kursi berwarna emas disiapkan DPR untuk rombongan Raja Arab Saudi, Salman bin Abdulaziz Al-Saud di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis 2 Maret 2017.

Rombongan termasuk para pangeran dan para menteri Raja Salman. "Kita siapkan sekitar 90 untuk para pangeran," ujar Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal DPR Achmad Djuned di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (28/2/2017).

Mengutip laman SINDOnews, kursi-kursi berwarna emas itu berada di sudut bagian kiri dalam ruang rapat paripurna di Gedung Nusantara. "Itu kursi yang biasa digunakan untuk duta besar ketika acara pidato kenegaraan," katanya.

Sedangkan kursi untuk Raja Salman berada di atas podium, di sebelah kursi Ketua DPR Setya Novanto. Adapun lift khusus untuk Raja Salman yang dikabarkan sebelumnya dari Arab, dia membantahnya.

"Oh tidak, lift juga dari kita, pakai lift yang biasa kita gunakan untuk Presiden ketika pidato kenegaraan," paparnya.

Hingga saat ini pihaknya belum bersedia membeberkan total anggaran yang dikeluarkan DPR untuk acara kunjungan Raja Salman ke Gedung Nusantara nanti. "Belum tahu persis, kita sedang hitung, karena kan ada perubahan-perubahan," ungkapnya.

Dia menambahkan, besok malam Gedung Nusantara lokasi acara akan disterilkan oleh Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres).


Sumber

4:05 PM | 0 komentar | Selengkapnya

Heboh! Pertemuan Habib Rizieq dengan Ahok di Ruang Sidang

JAKARTA - Sidang dugaan penistaan agama dengan terdakwa Basuki T Purnama (Ahok) di Kementan, Jakarta Selatan merupakan pertemuan pertama kalinya antara Ahok dengan Habib Rizie Shihab. Namun, keduanya saling diam saat bertemu di sidang itu.

Berdasarkan pantauan, saat Habib Rizieq masuk ke ruangan sidang, dia pun tampak acuh dengan keberadaan Ahok yang lebih dahulu ada di ruangan sidang. Keduanya bahkan tak saling bersalaman. Habib Rizieq saat baru masuk  mengucapkaan salam Assalamualaikum pada semua pengunjung di ruang persidangan.

Saat sidang, Habib Rizieq memberikan kesaksiannya sedang Ahok tampak begitu serius melihat ke arah Habib Rizieq. Ahok bahkan kerap mengerenyitkan dahinya dan tampak begitu serius saat Habib Rizieq memaparkan tentang pidato Ahok yang dianggap telah menistakan agama Islam dan Alquran itu.

Raut wajah Ahok bahkan tampak begitu gusar saat Habib Rizieq menyebut, penistaan agama yang dilakukan Ahok itu dilakukan dengan tindakan terencana dan disengaja.

Sedang saat memberikan kesaksiannya, Habib Rizieq tampak fokus pandangannya pada Majelis Hakim. Habib Rizieq jarang melihat ke arah Ahok dan  kuasa hukumnya. Adapun Habib Rizieq baru saja selesai memberikan kesaksiannya pada pukul 11.30 WIB.

Setelah bersaksi, Habib Rizieq pun hanya tampak menyalami majelis hakim dan anggota JPU. Habib Rizieq tampak mengacuhkan kehadiran tim kuasa hukum Ahok dan Ahok serta tak menyalaminya. Padahal, saksi-saksi sebelumnya, selalu bersalamam dengan semua yang hadi di persidangan, termasuk kubu Ahok.

Habib Rizieq Shihab mengatakan, dia memang tak pernah berhadapan langsung dengan Ahok sebelumnya. Sebab, dia memang tak kenal dengan Ahok dan tak pernah berhubungan dengan Ahok.

"Jadi baru hari ini saya ketemu muka dan biasa saja. Saya datang bukan karena persoalan Ahok dengan Habib Rizieq, antara Ahok dengan FPI, Ahok dengan GNPF MUI. Bukan, tapi ini persoalan pidana antara Ahok dengan negara," katanya usai sidang di Kementan, Jaksel, Selasa (28/2/2017).


Sumber


4:01 PM | 0 komentar | Selengkapnya

Pimpinan DPR Telah Terima Surat Terkait Pemberhentian Ahok

JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan, pimpinan DPR telah menerima surat dari pimpinan komisi III DPR mengenai tindak lanjut Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) komisi III pada 22 Februari 2017.

Fadli Zon menjelaskan isi surat tersebut bahwa komisi III telah mengadakan RDPU pada 21 Februari dengan perwakilan dari Front Umat Islam (FUI), Persaudaraan Muslim Indonesia (Parmusi), Keluarga Alumni HMI (KAHMI), PP Aisyiah, Aliansi Ulama Madura, dan lain-lain.

Politikus Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini mengatakan, ada empat poin yang dihasilkan dalam RDPU tersebut. Pertama, meminta pemerintah Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk memberhentikan sementara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

"Sebagaimana diatur dalam Pasal 83 Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Pemda)," kata Fadli Zon dalam siaran pers, Senin (27/2/2017).

Kedua kata Fadli, meminta penghentian segala bentuk kriminalisasi terhadap para ulama. Sedangkan poin ketiga, meminta untuk tidak ada lagi penangkapan dan atau tindakan represif terhadap para mahasiswa.

"Keempat, meminta kepada pemerintah agar senantiasa menegakkan hukum dan keadilan," ucapnya.

Dalam surat itu Fadli mengungkapkan, pimpinan komisi III meminta kepada pimpinan DPR agar dapat meneruskan hasil RDPU kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), Menteri Dalam Negeri (Mendagri), dan Kapolri.

"Untuk diindaklanjuti sesuai mekanisme dan perundang-undangan yang berlaku," tandasnya.


Sumber

12:37 PM | 0 komentar | Selengkapnya

Ahok Tak Bisa Jaga Mulut, Akan Terus Ada Laporan ke Polisi

Sumber : Sindonews.com
JAKARTA - Pernyataan kontroversial Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dinilai bakal merepotkan polisi. Pasalnya, berbagai pernyataan kontroversial yang dilontarkan Gubenur DKI Jakarta itu berujung pada pelaporan kepada polisi.

Yang terbaru, Ahok dilaporkan oleh Damai Hari Lubis bersama kuasa hukumnya, yaitu Edi Sudjana dengan tuduhan kembali melecehkan surat Al Maidah.

Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane mengaku prihatin dengan munculnya berbagai pengadilan yang dilakukan warga terhadap Ahok. Neta mengatakan, sebagai gubernur seharusnya hal tersebut tidak terjadi.

"Seorang gubernur harusnya bisa mengayomi, sehingga tidak perlu ada warga yang melaporkan gubernurnya ke polisi," , Senin (27/2/2017).

Namun demikian, Neta bisa memahami laporan terhadap Ahok yang terjadi akibat tidak bisa menjaga mulutnya. Artinya kata Neta, sepanjang Ahok tidak bisa menjaga mulutnya, laporan dari warga ke polisi akan terus terjadi.

"Tentunya ini akan sangat merepotkan Polri. Sebab kerja Polri bukan hanya mengurus Ahok saja," ucap Neta.

Untuk itu lanjut Neta, Polri harus bekerja cepat memproses laporan tersebut agar tidak muncul dugaan negatif terhadap Polri. Dengan diprosesnya kasus Ahok, tidak muncul gejolak di masyarakat seperti aksi demo.

Selain itu menurut Neta, pengadilan juga diharapkan bekerja cepat untuk menjatuhkan vonis. Sehingga publik hingga elite politik termasuk Ahok, bisa melihat dampak hukumnya jika tidak bisa menjaga mulutnya.

"Dengan demikian ada efek jera, sehingga Ahok bisa mengendalikan mulutnya," tegas Neta.
12:35 PM | 0 komentar | Selengkapnya

BIN Rekomendasikan Tutup 760 Ribu Situs dan Akun Medsos

JAKARTA - Badan Intelijen Negara (BIN) telah merekomendasikan kepada pemerintah untuk menutup lebih dari 760.000 situs dan akun media sosial (medsos).

Ribuan akun tersebut didominasi oleh akun berkonten hoax, pornografi, perjudian, kekerasan anak di bawah umur, dan sebagainya.

Direktur Informasi BIN Wawan H Purwanto mengatakan, akun yang paling susah untuk ditutup atau diblokir, yakni akun yang berkaitan dengan politik.

Menurut dia, kebanyakan akun tersebut berada di Facebook dan Twitter. Kedua jejaring sosial milik vendor di Amerika dan berbasis di Singapura.

"Jika homebase medsosnya milik asing, sejauh ini kami masih kesulitan untuk meminta mereka memblokir akun-akun tersebut. Karena mereka kerap menolak dan jika sudah begitu kami tidak bisa berbuat apa-apa," tutur Wawan usai mengisi seminar Anti Hoax di Unikom, Jalan Dipatiukur Bandung, Jawa Barat, Senin 27 Februari 2017

Dia tidak mengetahui angka pasti untuk memprediksi jumlah akun hoax. Menurut Wawan, ketika diblokir, biasanya akun hoax akan membuat aku baru dengan konten yang sama.

Untuk itu, kata dia, BIN melakukan patroli siber selama 24 jam. Hasil patroli akan dianalisa dan dievakuasi. "Dari hasil evaluasi tersebut, kita akan bisa memastikan apakah akun-akun itu akan diproses dengan di-break down, diblokir, atau bahkan dituntut secara hukum," tuturnya. 


Sumber

12:26 PM | 0 komentar | Selengkapnya

Dunia Raga

Dunia Ekbis

Dunia Style

Dunia Travel

Dunia Pemilu

Dunia Female

Dunia Edukasi

Dunia Tekno

Ikuti Tweet

Find us on Twitter
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...